{"id":8706,"date":"2023-08-31T13:00:10","date_gmt":"2023-08-31T06:00:10","guid":{"rendered":"https:\/\/madrasahdigital.net\/?p=8706"},"modified":"2025-08-15T10:22:55","modified_gmt":"2025-08-15T03:22:55","slug":"dampak-ujian-nasional-sebagai-bagian-asesmen-nasional","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/madrasahyunandra.com\/digital\/dampak-ujian-nasional-sebagai-bagian-asesmen-nasional\/","title":{"rendered":"Dampak Ujian Nasional sebagai bagian Asesmen Nasional"},"content":{"rendered":"\n

MadrasahDigital.Com<\/a>. Dampak Ujian Nasional yang dilakukan oleh Pemerintah selama ini masih dibicarakan. Khususnya dampaknya terhadap kehidupan Peserta Didik. .<\/p>\n\n\n\n

Saat ini, Ujian Nasional ditiadakan. Pemerintah melaksanakan model pengukuran dengan istilah asesmen nasional.<\/p>\n\n\n\n

Asesmen Nasional merupakan salah satu bentuk evaluasi pendidikan yang dilakukan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi.<\/p>\n\n\n\n

Sejarah EBTA dan EBTANAS<\/h2>\n\n\n\n

Sejak tahun 1950, sistem ujian nasional telah diterapkan di Indonesia dengan beragam pergantian format serta nama. <\/p>\n\n\n\n

Dimulai dari ujian penghabisan serta ujian negara yang sangat sentralistis, kemudian masa vakum saat pemerintah hanya memberikan panduan umum ujian satuan pendidikan, digantikan oleh sistem yang memadukan nilai ujian oleh pemerintah (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional atau EBTANAS) dan nilai ujian satuan Pendidikan (Evaluasi Belajar Tahap Akhir atau EBTA). <\/p>\n\n\n\n

Periode EBTA dan EBTANAS tersebut memberikan sinyalemen kuat adanya praktik pemberian nilai yang tidak objektif oleh guru dan sekolah. <\/p>\n\n\n\n

Hal ini terlihat dari nilai EBTA yang seringkali nyaris sempurna, namun nilai EBTANAS yang rendah pada siswa yang sama.<\/p>\n\n\n\n

Praktik \u201cobral nilai\u201d di sekolah tersebut kemudian memicu lahirnya kebijakan baru: UAN yang didasarkan pada satu standar yang ketat, dengan ancaman ketidaklulusan. Hal ini membuahkan terapi kejut. <\/p>\n\n\n\n

Dinamika Ujian Nasional (UN) <\/h2>\n\n\n\n

Pada 2003, ratusan ribu siswa tidak lulus meskipun dengan batas minimal ditetapkan sangat rendah yaitu 3,01 (dalam skala 0-10). <\/p>\n\n\n\n

Kebijakan satu standar dan sanksi ketidaklulusan berlanjut pada periode UN, dengan batas minimal kelulusan yang ditingkatkan secara bertahap. <\/p>\n\n\n\n

Kebijakan ini membuat peningkatan hasil UAN\/UN menjadi fokus utama bagi stakeholder pendidikan. <\/p>\n\n\n\n

Sayangnya fokus tersebut tidak selalu diterjemahkan menjadi upaya meningkatkan kualitas proses belajar-mengajar. <\/p>\n\n\n\n

Ada indikasi bahwa tekanan untuk meningkatkan nilai UAN\/UN justru mendorong praktik kecurangan secara luas.<\/p>\n\n\n\n

Pemerintah berupaya mengatasi praktik kecurangan dengan membuat sistem ujian berbasis komputer yang lebih efisien dan menjamin keamanan bahan tes. <\/p>\n\n\n\n

UN Berbasis Komputer (UNBK) mulai diterapkan hanya di 400-an satuan pendidikan pada 2015 (2%), dan secara cepat meningkat menjadi menjadi lebih dari 89.000 sekolah pada 2019 (93%). <\/p>\n\n\n\n

Dengan penurunan praktik kecurangan, tingkat kepercayaan terhadap data pun semakin tinggi. Nilai UNBK dapat dianggap lebih merefleksikan penguasaan siswa akan konten kurikulum. <\/p>\n\n\n\n

Dampak Ujian Nasional terhadap Kompetensi Abad 21 <\/h2>\n\n\n\n

Namun tetap tersisa pertanyaan besar: seberapa relevankah kompetensi yang tercermin pada nilai UN dengan tantangan-tantangan Abad 21? <\/p>\n\n\n\n

Dan seberapa berhasilkah sistem asesmen nasional yang ada saat ini mendorong perubahan positif dalam praktik belajar-mengajar dan mutu hasil belajar siswa?<\/p>\n\n\n\n

<\/p>\n\n\n\n

\n\n\n\n

Kajian Asesmen Nasional<\/h2>\n\n\n